Sampit, 1 April 2026 – Pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian merajalela. DPRD Kotim mengecam keras kelalaian aparat keamanan dan mendesak tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pelaku pencurian serta jaringan penadah yang memperkeruh kondisi.
Ketua DPRD Kotim, H. Arifin, menegaskan bahwa maraknya pencurian sawit ini sudah melewati batas toleransi dan sangat merugikan petani, perusahaan, serta pendapatan daerah. Ia menuntut aparat kepolisian dan TNI untuk segera melakukan operasi besar-besaran, patroli intensif, dan penindakan hukum maksimal terhadap para pelaku.
“Tidak ada ruang bagi pelaku pencurian sawit dan penadahnya untuk berkeliaran. Aparat harus bertindak tegas dan memberikan efek jera agar kejahatan ini berhenti,” tegas Arifin dalam rapat kerja dengan instansi terkait, Rabu (1/4).
DPRD juga mengecam keberadaan penadah yang dengan sengaja membeli hasil curian dan menjadi bagian dari rantai kejahatan. “Penadah sama buruknya dengan pencuri. Mereka harus diproses hukum secara tuntas,” tambah Arifin.
Kepala Kepolisian Resor Kotim, AKBP Rendra, mengakui adanya peningkatan kasus pencurian sawit dan berjanji akan memperketat pengawasan serta memperbanyak operasi di wilayah rawan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.
“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Kami tidak akan mentolerir pelaku maupun penadah. Semua akan kami tindak sesuai aturan,” ujar AKBP Rendra.
DPRD Kotim menuntut agar pemerintah daerah segera menginisiasi penggunaan teknologi pengawasan, seperti CCTV di titik-titik rawan dan penyusunan sistem patroli terpadu antara aparat keamanan dan perusahaan perkebunan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan kebun juga harus digencarkan.
Kasus pencurian sawit yang terus meningkat ini tidak hanya mengancam perekonomian daerah, tetapi juga mencederai rasa aman masyarakat. DPRD menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata dan tegas, kondisi ini akan terus merugikan semua pihak.
