PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan tetap mengedepankan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Kebijakan tersebut dirancang secara selektif, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan serta tingkat kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa layanan publik tidak akan terganggu meskipun skema kerja fleksibel diterapkan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya menegaskan, sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan berjalan normal dengan kehadiran ASN di kantor.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, tidak semua ASN akan menerapkan WFH,” ujarnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan kerja yang lebih fleksibel, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan efisiensi kerja serta kondisi lapangan dalam menentukan skema tersebut.
Sejumlah sektor vital seperti layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta pelayanan darurat tetap beroperasi penuh dan tidak terdampak kebijakan WFH. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik tetap optimal.
Sebelumnya, Pemko Palangka Raya bahkan menegaskan tidak menerapkan WFH secara penuh demi memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal.
Dalam implementasinya, skema WFH akan diterapkan secara terbatas pada perangkat daerah yang tidak memiliki pelayanan langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini juga disertai dengan pengawasan kinerja ASN agar produktivitas tetap terjaga.
Pemerintah Kota Palangka Raya menekankan bahwa fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan tanggung jawab serta disiplin tinggi dari setiap ASN.
Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan publik.
Dengan skema yang terukur ini, Pemko Palangka Raya berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.
