PALANGKA RAYA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah mendadak tersendat. Sebanyak delapan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), termasuk di Lamandau, dihentikan operasionalnya sejak awal April 2026.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah dapur belum memenuhi standar dasar—mulai dari sanitasi hingga pengolahan limbah.
Temuan ini langsung menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana program strategis nasional bisa berjalan tanpa kesiapan infrastruktur yang layak?
Standar Dasar Belum Terpenuhi
Penghentian operasional merujuk pada ketentuan teknis dari Badan Gizi Nasional, yang mewajibkan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.
Namun faktanya, delapan dapur di Kalteng belum memenuhi syarat tersebut.
Kepala Dapur SPPG Nanga Bulik, Ayu Mutiara Simanjuntak, membenarkan kondisi itu.
“Benar, operasional dihentikan sementara. Kami sedang melakukan perbaikan IPAL agar sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembenahan ini penting untuk menjaga kualitas makanan dan keamanan konsumsi.
“Ini penting untuk meminimalisir risiko terhadap mutu gizi dan keamanan pangan,” tambahnya.
Program Jalan, Pengawasan Tertinggal?
Penghentian ini membuka celah kritik: lemahnya pengawasan sejak awal implementasi program.
Seharusnya, standar sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak sebelum dapur beroperasi—bukan justru diperbaiki setelah program berjalan.
Seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya menyebut, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksiapan di level teknis.
“Programnya bagus, tapi kesiapan di lapangan belum matang. Ini yang harus dievaluasi serius,” ujarnya.
Dampak ke Masyarakat
Di lapangan, penghentian ini berdampak langsung pada penerima manfaat—khususnya pelajar. Sejumlah siswa mengaku kecewa karena program yang baru berjalan harus terhenti sebelum dirasakan secara merata.
Namun, sebagian orang tua justru mendukung langkah tersebut demi keamanan anak-anak.
“Lebih baik dihentikan dulu daripada anak-anak berisiko sakit,” ujar Rina, orang tua siswa di Nanga Bulik.
Ujian Serius Program MBG
Hingga kini, belum ada kepastian kapan delapan dapur tersebut kembali beroperasi. Pengelola masih menunggu hasil verifikasi setelah perbaikan selesai.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi implementasi program MBG di daerah.
Jika persoalan mendasar seperti sanitasi dan limbah saja belum tuntas, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan program—melainkan kesehatan masyarakat yang menjadi sasaran utama.
Pertanyaannya kini: apakah ini sekadar evaluasi sementara, atau tanda bahwa program berjalan lebih cepat dari kesiapan sistem di lapangan?
