KOTAWARINGIN TIMUR — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melarang kendaraan bertonase besar melintas di Jembatan Sapihan Besar, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, menyusul kondisi struktur yang dilaporkan mengalami kerusakan dan kian rapuh.
Larangan tersebut diberlakukan setelah dilakukan pengecekan di lapangan yang menemukan adanya penurunan kualitas pada bagian konstruksi jembatan, terutama pada struktur bawah yang berfungsi sebagai penopang utama.
Seorang petugas yang terlibat dalam pemeriksaan menyebutkan, kondisi jembatan sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan berat.
“Kami sudah melakukan pengecekan langsung, khususnya di bagian bawah jembatan. Memang ada beberapa bagian yang mulai lapuk dan tidak mampu lagi menahan beban berat,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menegaskan, apabila kendaraan bertonase besar tetap melintas, kerusakan dikhawatirkan akan semakin parah dan berpotensi menyebabkan ambruknya jembatan.
“Kalau tetap dipaksakan dilalui truk besar, risikonya sangat tinggi. Ini bisa mempercepat kerusakan bahkan berpotensi ambruk,” katanya.
Camat Mentaya Hilir Selatan turut mengimbau seluruh pihak, terutama perusahaan perkebunan dan sopir angkutan, agar mematuhi larangan tersebut demi keselamatan bersama.
“Kami minta kerja sama semua pihak untuk tidak melintasi jembatan ini dengan kendaraan berat. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak kecamatan telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah kabupaten agar segera dilakukan penanganan lebih lanjut.
“Kami sudah sampaikan laporan resmi. Harapannya segera ada langkah konkret, baik perbaikan maupun solusi alternatif,” katanya.
Jembatan Sapihan Besar selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga dan distribusi hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit. Tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan.
Sejumlah warga mengaku khawatir dengan kondisi jembatan yang terus digunakan, meski telah ada peringatan pembatasan tonase.
“Kalau tidak segera diperbaiki, kami takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di sisi lain, ini juga akses utama kami,” kata seorang warga.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas, termasuk kemungkinan terputusnya akses transportasi dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
