JAKARTA – Pernyataan pemerintah soal harga BBM subsidi yang tidak akan naik hingga 2026 langsung disambut tepuk tangan anggota DPR. Namun di balik optimisme itu, tersimpan pertanyaan besar: sekuat apa APBN menahan tekanan harga minyak dunia?
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.
“Untuk BBM bersubsidi, kami pastikan tidak naik sampai 2026,” tegas Purbaya di hadapan anggota dewan.
Tepuk Tangan DPR, Sinyal Lega atau Sekadar Optimisme?
Respons spontan DPR menunjukkan kelegaan, terutama di tengah kekhawatiran publik soal potensi kenaikan harga energi.
Namun sejumlah anggota dewan tetap mengingatkan bahwa situasi global masih sangat fluktuatif, terutama jika harga minyak menembus level tinggi.
“Kalau harga minyak dunia naik tajam, apakah fiskal kita benar-benar siap?” menjadi kekhawatiran yang mengemuka dalam rapat.
Skenario USD 100 per Barel: Siapkah Negara?
Purbaya mengklaim pemerintah sudah menghitung berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia menyentuh USD 100 per barel.
“Dengan asumsi itu, kita masih punya ruang untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil,” ujarnya.
Pemerintah disebut telah menyiapkan bantalan fiskal agar subsidi tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.
Subsidi Aman, Tapi BBM Non-Subsidi Mengambang
Meski memberi jaminan untuk BBM subsidi, pemerintah tidak memberikan kepastian untuk BBM nonsubsidi yang tetap mengikuti mekanisme pasar.
“Yang kami jaga adalah yang bersubsidi. Untuk yang lain, mengikuti kondisi pasar,” kata Purbaya.
Hal ini berarti, risiko kenaikan harga masih terbuka bagi sebagian masyarakat.
Antara Janji dan Risiko Fiskal
Pernyataan ini menjadi penenang jangka pendek bagi publik. Namun di sisi lain, komitmen menahan harga BBM juga berpotensi memperberat beban subsidi negara jika harga minyak terus melonjak.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah akan menjaga stabilitas,” ujar Purbaya.
Kini, perhatian tertuju pada satu hal:
apakah janji ini mampu bertahan di tengah tekanan global, atau justru menjadi beban baru bagi keuangan negara?
