Palangka Raya – Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai terasa di sejumlah daerah kini menjadi sorotan serius di Kalimantan Tengah. DPRD Kalteng mengingatkan agar langkah penghematan tidak justru mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki peran vital dalam pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin menegaskan, efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif dan tidak menyasar sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.
“PPPK ini jangan sampai dikorbankan karena efisiensi anggaran. Mereka harus tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah daerah di Indonesia mulai mengambil langkah ekstrem, seperti tidak memperpanjang kontrak hingga merumahkan tenaga PPPK akibat tekanan fiskal.
“Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di Kalteng, karena PPPK ini penting dalam mendukung pelayanan publik,” ujarnya.
Dampak Efisiensi Mulai Terasa hingga Level Bawah
Muhajirin mengungkapkan, pemangkasan anggaran yang bahkan disebut mencapai sekitar 30 persen di beberapa sektor sudah mulai dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Dampaknya tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh kondisi ekonomi pegawai, terutama di level bawah.
Ia menyoroti bahwa banyak pegawai, baik PPPK maupun ASN, memiliki tanggungan finansial seperti cicilan dan kebutuhan keluarga, sehingga kebijakan efisiensi menjadi sangat sensitif.
“Terlebih PPPK dan PNS di golongan tertentu yang memiliki tanggungan, jika pemangkasan diterapkan, dampaknya tentu sangat terasa,” ungkapnya.
Efisiensi Harus Tepat Sasaran, Bukan Pangkas Pegawai
DPRD Kalteng menegaskan bahwa efisiensi seharusnya difokuskan pada belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, bukan pada belanja pegawai.
“Efisiensi harus diarahkan ke belanja yang tidak prioritas, bukan justru menyasar pegawai,” tegas Muhajirin.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang keliru dalam memangkas anggaran berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik secara langsung.
Harapan pada Komitmen Pemerintah Daerah
Di tengah kekhawatiran tersebut, Muhajirin mengaku optimistis setelah adanya pernyataan pemerintah daerah yang memastikan PPPK tidak akan dirumahkan akibat efisiensi.
“Saya ada melihat pernyataan bahwa PPPK tidak akan dirumahkan. Ini tentu kabar baik dan kita harapkan benar-benar terealisasi,” katanya.
Namun demikian, DPRD memastikan akan tetap mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas tenaga kerja.
Jangan Sampai Efisiensi Jadi Alasan Pengorbanan
Muhajirin menegaskan, keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya penghematan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kesejahteraan pegawai dan kualitas pelayanan publik.
“Sebagai wakil rakyat, tentu kita prihatin. Banyak dampaknya, termasuk dirasakan oleh OPD,” ujarnya.
Jika tidak dikawal dengan baik, efisiensi anggaran berpotensi berubah dari solusi fiskal menjadi masalah sosial baru—terutama bagi ribuan tenaga PPPK yang menggantungkan hidup pada keberlanjutan kontrak mereka.
