PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tak berhenti pada capaian menghubungkan seluruh kantor desa dengan jaringan internet. Kini, langkah berikutnya lebih agresif: memburu titik-titik blank spot dengan memperluas akses hingga ke fasilitas publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), Pemprov Kalteng memfokuskan program 2026 pada sekolah, puskesmas pembantu (pustu), dan fasilitas umum lain di desa-desa terpencil.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa fase pertama telah rampung dan kini saatnya masuk ke tahap pemerataan manfaat.
“Seluruh kantor desa sudah terhubung internet. Fokus berikutnya adalah menghadirkan jaringan di fasilitas umum desa, khususnya di daerah paling jauh yang aksesnya masih terbatas,” tegasnya.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Meski jaringan sudah masuk ke pemerintahan desa, realitas di lapangan menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya menikmati akses digital, terutama di sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
“Di wilayah pedalaman biasanya ada sekolah dan Pustu. Itu yang kita dorong agar terhubung karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjut Rangga.
Pemprov Kalteng juga mencatat sedikitnya 2.080 titik diusulkan untuk mendapatkan akses internet baru. Angka ini menggambarkan masih luasnya wilayah yang belum tersentuh konektivitas digital.
Dalam implementasinya, pemerintah tidak terpaku pada satu pola. Penentuan titik pemasangan jaringan dilakukan fleksibel, menyesuaikan kondisi masing-masing desa.
“Penempatannya menyesuaikan kebutuhan. Yang penting bisa diakses masyarakat dan memberi manfaat luas,” jelasnya.
Tantangan geografis Kalimantan Tengah yang didominasi hutan dan wilayah terpencil menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov mulai mengandalkan teknologi satelit sebagai solusi cepat menjangkau daerah sulit.
“Untuk wilayah pedalaman, kita memanfaatkan teknologi satelit agar koneksi tetap bisa menjangkau daerah yang sulit,” ungkapnya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi strategi besar menghapus kesenjangan digital antarwilayah. Dengan internet yang menjangkau sekolah dan fasilitas kesehatan, kualitas layanan publik diharapkan meningkat signifikan.
Lebih dari itu, akses digital diyakini akan membuka peluang baru bagi masyarakat desa—mulai dari pendidikan berbasis online hingga akses informasi ekonomi dan layanan pemerintah.
