PALANGKA RAYA — Kebijakan tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah membuka persoalan serius di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sedikitnya delapan unit SPPG resmi dihentikan sementara sejak awal April 2026, setelah ditemukan tidak memenuhi standar sanitasi dan sistem pengolahan limbah.
Ini Daftar 8 SPPG yang Dihentikan
Berdasarkan data resmi, berikut unit SPPG yang terdampak penghentian:
- SPPG Nanga Bulik, Lamandau – Yayasan Kemala Bhayangkari
- SPPG Palangka Raya (Pahandut Panarung 6) – Yayasan Obor Kalimantan Halendang
- SPPG Gunung Mas (Manuhing Tumbang Talaken) – Yayasan Obor Kalimantan Halendang
- SPPG Palangka Raya (Pahandut Langkai 6) – Yayasan Obor Kalimantan Halendang
- SPPG Kapuas (Selat Hulu) – Yayasan Terang Anak Borneo
- SPPG Pulang Pisau (Kahayan Hilir Anjir) – Yayasan Kemala Bhayangkari
- SPPG Murung Raya (Murung Beriwit) – YPPSDP
- SPPG Seruyan (Kuala Pembuang 1) – Yayasan Cahaya Al Barkah Bambuduri
Penghentian ini tersebar hampir di seluruh wilayah Kalteng, menunjukkan persoalan bukan kasus tunggal, melainkan masalah sistemik dalam kesiapan program.
Masalah Utama: IPAL dan Sertifikasi Belum Memenuhi Standar
BGN menegaskan, seluruh SPPG yang dihentikan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai ketentuan.
“Penghentian ini dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, khususnya pengolahan limbah dan kualitas makanan,” ujar perwakilan BGN.
Tanpa standar tersebut, produksi makanan massal dinilai berisiko terhadap kesehatan penerima manfaat.
Dampak Langsung: Sekolah Terdampak, Distribusi Dihentikan
Langkah ini langsung berdampak pada program MBG di sekolah dan posyandu. Penyaluran makanan di sejumlah wilayah terpaksa dihentikan sementara.
“Penyaluran sementara dihentikan sampai masalah IPAL selesai,” ungkap Koordinator BGN daerah.
Tak hanya itu, pekerja dapur juga ikut terdampak.
“Kami dirumahkan sampai operasional kembali normal,” kata salah satu pekerja SPPG.
Alarm Keras: Program Besar, Kesiapan Minim
Kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa implementasi program strategis nasional belum sepenuhnya siap di lapangan.
Meski membawa misi besar peningkatan gizi, lemahnya pengawasan teknis justru berpotensi menimbulkan risiko baru—mulai dari kualitas makanan hingga pencemaran lingkungan.
