PALANGKA RAYA — Kasus korupsi ekspor zirkon bernilai fantastis di Kalimantan Tengah akhirnya memasuki fase penentuan. Mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng bersama bos perusahaan tambang PT Investasi Mandiri (IM) dipastikan segera diseret ke meja hijau.
Perkara yang menyeret pejabat dan pengusaha ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan praktik korupsi sistemik yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun.
Dugaan Permainan Izin: RKAB Jadi Pintu Masuk Korupsi
Dalam konstruksi perkara, mantan Kadis ESDM berinisial VC diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan dokumen penting tambang, khususnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dokumen ini menjadi “tiket emas” bagi perusahaan untuk mengekspor mineral, termasuk zirkon.
“Tersangka menyetujui RKAB yang tidak sesuai ketentuan,” ungkap pihak Kejati Kalteng.
Tak berhenti di situ, VC juga diduga menerima imbalan terkait penerbitan izin dan perpanjangan operasi produksi perusahaan.
“Ada dugaan menerima pemberian atau janji terkait persetujuan RKAB dan izin operasi,” tegas penyidik.
Bos Tambang Ikut Terseret, Dugaan Kolusi Menguat
Direktur PT IM berinisial HS disebut bukan sekadar pelaku pasif. Ia diduga aktif dalam praktik yang mengarah pada kolusi dengan pejabat daerah demi melancarkan bisnis ekspor mineral.
Relasi antara birokrasi dan korporasi dalam kasus ini menunjukkan pola klasik:
izin dipermudah, negara dirugikan, keuntungan mengalir ke segelintir pihak.
Empat Tersangka, Indikasi Jaringan Lebih Luas
Kasus ini terus berkembang. Penyidik Kejati Kalteng bahkan telah menetapkan lebih dari dua tersangka, termasuk pegawai internal dinas dan pihak perusahaan.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup,” jelas jaksa.
Dengan jumlah saksi yang telah diperiksa mencapai puluhan orang, aparat penegak hukum memberi sinyal kuat bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri.
Segera Disidangkan, Publik Menunggu Keberanian Hakim
Berdasarkan perkembangan terbaru, berkas perkara telah memasuki tahap akhir dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Momentum ini menjadi krusial:
apakah persidangan akan membongkar seluruh aktor intelektual, atau hanya berhenti pada pelaksana lapangan?
Lebih dari Sekadar Korupsi: Ini Soal Tata Kelola SDA
Kasus zirkon ini menjadi cermin buram tata kelola sumber daya alam di daerah.
Praktik manipulasi izin tak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membuka ruang eksploitasi sumber daya tanpa kontrol.
Jika dibiarkan, pola seperti ini berpotensi terus berulang—menggerus kepercayaan publik dan memperlemah integritas birokrasi.
Penutup: Ujian Nyata Penegakan Hukum di Kalteng
Perkara ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum.
Publik menanti bukan sekadar vonis, tetapi keberanian mengungkap seluruh jaringan korupsi di balik bisnis tambang bernilai triliunan rupiah ini.
Satu hal yang pasti—
skandal ini terlalu besar untuk diselesaikan setengah hati.
