PALANGKA RAYA – Organisasi kemasyarakatan Aliansi Dayak Bersatu (ADB) resmi mengukuhkan kepengurusan pusat pada Kamis, 9 April 2026. Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah sekaligus awal konsolidasi kekuatan organisasi yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Tengah.
Acara ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor: 01/SK-DPB/III-26, yang menegaskan legalitas organisasi mulai dari dasar hukum pembentukan hingga susunan personalia pengurus. Dalam dokumen tersebut, nama Megawati Asmin ditetapkan secara resmi sebagai Ketua Umum DPP Aliansi Dayak Bersatu untuk memimpin organisasi ini ke depannya.
Figur Aktivis dengan Jejak Perjuangan yang Jelas
Di balik jabatan barunya, Megawati Asmin bukanlah sosok asing di tengah dinamika sosial dan hukum di Kalteng. Ia dikenal luas sebagai figur yang vokal dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan, khususnya bagi masyarakat yang dianggap mendapatkan perlakuan tidak adil dari penegak hukum.
Salah satu perjuangan yang paling menorehkan catatan penting adalah keterlibatannya secara intens dalam mendampingi dan memperjuangkan nasib Tono Priyanto BG. Megawati bersama elemen masyarakat dan ormas lainnya, tidak hanya bergerak di ruang diskusi, tetapi juga turun langsung dalam aksi-aksi solidaritas.
Bahkan, demi menuntut keadilan dan transparansi proses hukum, Megawati tak segan memimpin dan hadir langsung dalam demonstrasi atau unjuk rasa yang digelar menuju kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Gerakan ini dilakukan untuk menekan aparat penegak hukum agar memproses kasus tersebut sesuai dengan koridor hukum yang benar dan berkeadilan.
Kiprah ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya di ADB bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan kelanjutan dari komitmen panjangnya sebagai aktivis pembela kebenaran dan hak-hak rakyat.
Struktur Lengkap, Legalitas Kokoh
Dalam pelantikan tersebut, ditegaskan bahwa ADB memiliki payung hukum yang kuat, berlandaskan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang ormas dan masyarakat adat. Struktur organisasi yang dibentuk juga dirancang lengkap dan solid untuk menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Megawati Asmin didampingi oleh jajaran pengurus profesional di berbagai bidang strategis, antara lain:
– Bidang Organisasi: Nehemia Budi, S.T
– Bidang Humas: Drs. Menteng Asmin
– Bidang Hukum: Dani, S.H
– Bidang Ekonomi: Nopriadi, S.Pd
– Bidang Pendidikan: Dr. Aprianto Liun Laju, S.Pd., M.Pd
Dalam sambutannya usai pelantikan, Megawati menegaskan bahwa momentum ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja keras.
“Ini menjadi momentum penting bagi kita. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kepengurusan resmi dilantik dan siap bekerja. Pengurus yang sudah dilantik harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Kita akan bekerja keras, melakukan evaluasi, dan terus meningkatkan kualitas organisasi,” tegas Megawati, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi organisasi, Kamis (10/04/2026).
Harapan Baru bagi Masyarakat Adat
Dengan legalitas yang sudah jelas dan struktur kepengurusan yang lengkap, ADB di bawah komando Megawati Asmin diharapkan mampu menjadi wadah yang kredibel. Organisasi ini dituntut tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga memiliki keberanian dalam menyuarakan aspirasi, melindungi hak ulayat, serta memberdayakan ekonomi masyarakat adat, sebagaimana rekam jejak perjuangannya yang selama ini telah terbukti nyata.
“Ke depan kita ingin ADB semakin maju, solid, dan benar-benar hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.(Red).
