PALANGKA RAYA – Dukungan DPRD Kota Palangka Raya terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dinilai sebagai langkah positif. Namun tanpa regulasi tegas dan pengawasan nyata, kebijakan ini berpotensi kembali menjadi wacana berulang yang tidak menyentuh akar persoalan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengakui bahwa penggunaan plastik masih tinggi dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan.
“Penggunaan kantong plastik sekali pakai masih tinggi dan berpotensi memperparah pencemaran lingkungan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan sampah plastik di kota tersebut belum tertangani secara sistematis.
Masalah Lama: Kebijakan Lemah, Perilaku Tak Berubah
Selama ini, pengurangan plastik lebih banyak bergantung pada imbauan dibandingkan aturan yang mengikat. Akibatnya, penggunaan kantong plastik tetap menjadi pilihan utama masyarakat dan pelaku usaha karena praktis dan murah.
Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, perubahan perilaku dinilai sulit terjadi.
“Perlu langkah konkret dengan melibatkan pemerintah dan pelaku usaha,” kata Khemal.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di masyarakat, tetapi juga pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pelaku Usaha Jadi Kunci
Sektor perdagangan, terutama ritel dan pasar tradisional, menjadi titik krusial dalam pengurangan plastik. Namun hingga kini, belum ada kebijakan yang benar-benar memaksa perubahan di sektor tersebut.
Tanpa keterlibatan aktif pelaku usaha, upaya pengurangan plastik dinilai tidak akan berjalan efektif.
Alternatif Ada, Tapi Belum Masif
DPRD mendorong penggunaan tas belanja ramah lingkungan sebagai solusi. Namun implementasinya masih terbatas dan belum menjadi kebiasaan umum.
“Masyarakat perlu mulai beralih menggunakan tas kain yang dapat digunakan berulang kali,” ujarnya.
Kendala harga, kebiasaan, dan minimnya edukasi menjadi faktor yang membuat alternatif ini belum sepenuhnya diterima luas.
Lingkungan Menanggung Dampak
Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari sungai dan lingkungan perkotaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
Namun tanpa langkah konkret, dampak tersebut berisiko terus berulang setiap tahun.
Ujian Nyata: Dari Komitmen ke Aksi
Dukungan DPRD kini menjadi titik awal. Namun publik menunggu langkah lanjutan yang lebih konkret:
- regulasi pembatasan plastik
- insentif bagi penggunaan bahan ramah lingkungan
- pengawasan di lapangan
Tanpa itu, dorongan pengurangan plastik hanya akan berhenti pada komitmen tanpa perubahan nyata.
Kota Palangka Raya kini berada di persimpangan: melangkah menuju kota yang lebih ramah lingkungan, atau tetap terjebak dalam pola lama penggunaan plastik sekali pakai.
