PALANGKA RAYA – Penundaan demi penundaan dalam sidang kasus dugaan pembobolan dana Bank Kalteng mulai memicu kecurigaan publik. Perkara yang disebut-sebut melibatkan kerugian besar itu justru berjalan tersendat di pengadilan, menimbulkan pertanyaan: ada apa di balik lambannya proses hukum ini?
Sidang yang seharusnya menjadi ruang pembuktian justru kembali ditunda. Alasan yang mencuat pun mengarah pada kesiapan jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai belum maksimal.
“Penundaan dilakukan karena pihak JPU menyatakan belum siap,” terungkap dalam persidangan.
Pernyataan ini langsung menyulut kritik, mengingat perkara yang ditangani bukan kasus kecil, melainkan menyangkut dugaan pembobolan dana dalam jumlah besar di bank milik daerah.
Publik Mulai Curiga
Penundaan yang terjadi berulang kali membuat publik mulai mempertanyakan keseriusan penanganan perkara. Di tengah harapan akan transparansi, proses hukum justru terkesan berjalan di tempat.
“Kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” menjadi sorotan dalam dinamika persidangan.
Kondisi ini memunculkan spekulasi liar—mulai dari lemahnya kesiapan berkas hingga dugaan adanya faktor lain yang belum terungkap ke publik.
Kasus Besar, Proses Lambat
Kasus dugaan pembobolan dana Bank Kalteng bukan hanya soal angka kerugian, tetapi juga menyangkut integritas sistem keuangan daerah. Namun, lambannya proses persidangan justru memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Di sisi lain, DPRD sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan internal.
“Penguatan pengawasan internal perlu segera dilakukan,” tegas salah satu anggota dewan.
Namun hingga kini, fokus publik justru tertuju pada proses hukum yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Kinerja Jaksa Dipertanyakan
Sorotan kini mengarah langsung pada kinerja jaksa penuntut umum. Dalam perkara dengan perhatian publik tinggi, kesiapan menjadi hal mendasar yang seharusnya tidak lagi menjadi kendala.
Penundaan berulang dinilai tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga membuka ruang spekulasi yang lebih luas.
Apakah ini murni persoalan teknis?
Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap?
Ujian Integritas Penegakan Hukum
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Publik menunggu langkah tegas dan transparan agar proses hukum tidak kehilangan kredibilitas.
Jika penanganan terus berlarut, bukan hanya kasus yang menjadi kabur—tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Kasus Bank Kalteng kini berada di titik krusial: dilanjutkan dengan serius, atau tenggelam dalam penundaan yang tak berujung.
