GUNUNG MAS – Bupati Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Provinsi Kalimantan Tengah, Jaya Samaya Monong, menegaskan sebagai seorang pemimpin atau bupati haruslah berani dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan demi masyarakatnya.
Hal itu disampaikannya melalui siaran video dari akun media sosial Facebook @Jaya S Monong. Senin (12/3/26), pada kegiatan Musrembang Kabupaten Gunung Mas.
“Kalau sudah berani menjadi bupati, harus berani. Ngga usah menjadi pemimpin kalau ngga berani,” katanya.
Video berdurasi 17. 17 menit itu bertuliskan “Kami Minta Kepastian dan Keadilan”.
Hal ini menyingkapi keadaan saat ini, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, maraknya penertiban tambang emas rakyat yang selama ini diandalkan masyarakat berusaha dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.
Menurutnya pemerintah melalui kementerian terkait hanya bisa menertibkan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat tersebut.
Masyarakat semua dilarang bekerja, dan semua dikatakan ilegal. Tapi pemerintah tidak memberikan legalitasnya.
“Ini legalitasnya, ini izinnya tidak sulit. Jangan hanya sibuk melarang saja. Nah ini untuk rakyat minta lamanya selesai,” ucap Jaya kembali
Jaya Monong, juga sebagai ketua DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Tengah inipun, mempertanyakan proses perizinan WPR hingga kini belum ada kejelasannya.
“Ada apa sih sulit sekali ngaturnya. Masyarakat juga meminta kepastian menginginkan bagaimana penerbitan izin pertambangan rakyat,” imbuhnya.
Dengan lamanya proses perizinan pertambangan rakyat selama ini . Ia menyampaikan bagaimana bapak Gubernur bisa menerbitkan izin WPR tidak terbit-terbit sampai hari ini. Dan tidak bisa cepat maka pihak akan mengambil tindakan.
“Kasihan masyarakat saat ini bekerja tidak tenang. Aturannya jelas, buatlah aturannya. DPR kan ada,” ucap Jaya S Monong, Bupati Gumas ini.(//)
