PALANGKA RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan bagi calon jemaah haji (CJH) tahun 1447 H/2026 M, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, transportasi, dan koordinasi lintas sektor.
Dalam rapat teknis terbaru, Pemkot bersama pemangku kepentingan memprioritaskan sinkronisasi seluruh tahapan keberangkatan, mulai dari seremoni pelepasan hingga proses masuk ke asrama haji embarkasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan efektif dan minim kendala di lapangan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa standar pelayanan tahun ini diarahkan pada tiga indikator utama: keamanan, kelancaran mobilitas, dan kenyamanan jemaah. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan haji sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta instansi terkait lainnya.
“Pelayanan haji harus meningkat setiap tahun. Kelayakan transportasi, kondisi kesehatan, dan keamanan jemaah wajib dipastikan,” ujar Zaini menegaskan.
Pemkot memberi perhatian khusus pada kesiapan fisik jemaah, mengingat ibadah haji menuntut daya tahan tubuh yang tinggi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh sebelum keberangkatan guna meminimalkan risiko selama di Tanah Suci.
Data per April 2026 menunjukkan kesiapan CJH asal Palangka Raya telah mencapai 99 persen. Seluruh tahapan utama—mulai dari pelunasan biaya, manasik, hingga vaksinasi—telah diselesaikan.
Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kota Palangka Raya tercatat sebanyak 296 orang, bagian dari total 1.559 jemaah Kalimantan Tengah. Para jemaah saat ini tinggal menunggu jadwal keberangkatan.
Penguatan layanan haji ini menjadi indikator penting kualitas pelayanan publik daerah. Konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pergeseran pendekatan, dari sekadar administratif menuju pelayanan berbasis kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Dengan persiapan yang hampir rampung, Pemkot Palangka Raya menargetkan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih optimal dibanding tahun sebelumnya, sekaligus meminimalkan potensi gangguan operasional di lapangan.
