SAMPIT – Keselamatan pelayaran di Pelabuhan Sampit menjadi sorotan serius. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin, Hendaviny Kartomo, mengingatkan seluruh pelaku usaha maritim agar tidak mengabaikan aturan kenavigasian yang berpotensi memicu kecelakaan laut hingga menghambat arus logistik.
Dalam kunjungannya ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis, Hendaviny menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan alur pelayaran merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah sebagai regulator, tetapi juga operator dan pengusaha pelayaran.
“Kami siap bersinergi, berkolaborasi dan melaksanakan tugas semaksimal mungkin demi keselamatan dan keamanan alur pelayaran,” tegas Hendaviny saat rapat peningkatan pelayanan kepelabuhanan yang digelar KSOP Sampit.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala KSOP Kelas III Sampit, Hotman Siagian, jajaran Pelindo, asosiasi TUKS, serta perwakilan perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan dan pelayaran.
Hendaviny menyoroti pentingnya kepatuhan kapal terhadap alur pelayaran yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan, pelanggaran terhadap jalur navigasi dapat memicu kapal kandas maupun tabrakan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.
“Kapal kandas satu jam saja, bisa menghambat alur sehingga kapal-kapal lain yang hendak masuk juga tidak akan optimal melakukan operasionalnya,” ujarnya.
Ia juga meminta operator pelayaran memastikan keberadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta mematuhi seluruh ketentuan keselamatan laut. Menurutnya, navigasi yang baik menjadi kunci kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sementara itu, Hotman Siagian menegaskan peningkatan pelayanan pelabuhan harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keselamatan pelayaran. Ia meminta seluruh pihak, termasuk operator kapal dan pengelola pelabuhan, bekerja profesional dan mengutamakan kehati-hatian.
“Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah aspek fundamental yang menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan transportasi laut,” kata Hotman.
KSOP Sampit juga mendorong peningkatan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, termasuk memastikan pandu naik ke kapal, kelayakan sarana prasarana, hingga pengawasan alat keselamatan seperti life jacket dan pemadam kebakaran.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan sektor pelayaran di wilayah Sampit, seiring meningkatnya aktivitas pelabuhan dan distribusi logistik di Kalimantan Tengah.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
