JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui satu pintu mulai memicu keresahan di industri sawit nasional. Petani mengeluhkan anjloknya harga tandan buah segar (TBS), sementara pabrik kelapa sawit dan eksportir mengaku kebingungan akibat belum jelasnya mekanisme teknis kebijakan tersebut.
Ketidakpastian aturan membuat rantai perdagangan sawit melambat. Sejumlah pelaku industri disebut mulai menahan pembelian bahan baku karena khawatir terhadap perubahan skema ekspor yang diwacanakan pemerintah melalui lembaga negara.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, menilai kebijakan tersebut sudah berdampak langsung terhadap petani di lapangan. Ia menyebut harga TBS di sejumlah daerah turun tajam hanya dalam hitungan hari.
“Sekitar 2,4 juta petani sawit itu akan terdampak,” ujar Sabarudin dalam tayangan televisi bisnis nasional.
SPKS bahkan meminta pemerintah menghentikan rencana ekspor satu pintu karena dinilai berpotensi menciptakan ketidakadilan harga dan memperlemah posisi tawar petani swadaya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan pelaku industri kini memilih berhati-hati karena belum ada kejelasan teknis mengenai tata kelola ekspor baru tersebut.
“Karena mereka belum berani mengambil posisi, belum berani membeli karena belum ada kepastian,” kata Eddy.
Menurutnya, pasar ekspor CPO bekerja dengan sistem kontrak jangka panjang dan pengadaan logistik yang disiapkan jauh hari. Ketika regulasi berubah tanpa kepastian detail implementasi, pembeli internasional cenderung menunda transaksi.
Dampaknya mulai terasa di tingkat hulu. Pabrik membatasi pembelian TBS karena khawatir stok minyak sawit menumpuk dan tidak terserap pasar ekspor. Kondisi itu kemudian menekan harga buah sawit milik petani.
Pengamat dan pelaku industri juga mengingatkan potensi munculnya praktik monopoli perdagangan jika seluruh ekspor dipusatkan melalui satu entitas. Struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi dinilai bisa mengurangi transparansi harga dan mengganggu kepercayaan pembeli global terhadap Indonesia sebagai pemasok utama sawit dunia.
CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar, meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak justru menekan petani kecil.
“Biasanya, ketika harga dikontrol, kemudian yang menjadi korban adalah petani-petani kita,” ujarnya.
Indonesia sendiri merupakan eksportir minyak sawit terbesar dunia. Karena itu, perubahan tata niaga ekspor dinilai bukan hanya berdampak pada industri domestik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas pasar global dan harga komoditas internasional.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
