Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival (JFF) 2026 di Yogyakarta. Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen dan ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.
“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta,” ujar Purbaya.
Kemenkeu juga menegaskan APBN masih berada dalam jalur aman. Hingga April 2026, defisit disebut terkendali di level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menganggap kondisi itu sebagai sinyal bahwa fiskal nasional tetap sehat di tengah tekanan ekonomi global.
Namun sejumlah indikator menunjukkan situasi tidak sepenuhnya ideal. Di lapangan, sektor konsumsi masyarakat bawah masih menghadapi tekanan harga pangan dan biaya hidup. Sementara sektor industri padat karya juga masih dibayangi ancaman perlambatan ekspor akibat lemahnya permintaan global.
Pemerintah mencoba menepis kekhawatiran tersebut dengan menyebut investor internasional masih percaya terhadap ekonomi Indonesia. Salah satu indikator yang dipakai adalah tingginya minat investor terhadap penerbitan global bond Indonesia.
“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” kata Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah juga membentuk satuan tugas khusus untuk menangani hambatan investasi. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa iklim usaha nasional masih menghadapi banyak persoalan birokrasi dan hambatan regulasi yang berpotensi mengganggu arus investasi baru.
“Semua pelaku bisnis boleh melaporkan kendalanya ke satgas,” ujar Purbaya.
Klaim ekonomi kuat juga muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan global terhadap perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta ketidakpastian suku bunga internasional. Kondisi tersebut dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, arus modal asing, hingga daya beli masyarakat domestik.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebelumnya menyebut kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia masih terjaga selama triwulan I 2026. Namun pemerintah tetap mengakui perlunya sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas nasional.
“Pemerintah akan terus menjaga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan,” tegas Menkeu.
Di balik optimisme resmi pemerintah, tantangan terbesar justru berada pada kemampuan menjaga pertumbuhan agar benar-benar dirasakan masyarakat bawah. Sebab pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan jika lapangan kerja, daya beli, dan harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil.
Pemerintah kini berpacu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga nyata dirasakan hingga level masyarakat paling bawah
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
