PALANGKA RAYA – Persoalan overkapasitas lapas dan rutan di Kalimantan Tengah masih menjadi tantangan utama yang dihadapi jajaran pemasyarakatan. Tingginya jumlah warga binaan yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian, ditambah keterbatasan personel dan anggaran, menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan narapidana.
Permasalahan tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, ke Lapas Kelas IIA Palangka Raya. Dalam kunjungan itu, sejumlah fasilitas pemasyarakatan ditinjau secara langsung, mulai dari klinik, dapur, area pembinaan kemandirian hingga lokasi budidaya perikanan yang dikelola warga binaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, mengatakan kondisi overkapasitas masih menjadi persoalan nyata yang membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, jumlah penghuni lapas dan rutan yang terus meningkat tidak sebanding dengan daya tampung yang tersedia.
“Overkapasitas dan kekurangan personel merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, jajaran pemasyarakatan tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal,” ujar I Putu Murdiana.
Selain keterbatasan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana juga terkendala oleh keterbatasan anggaran. Meski demikian, pihak pemasyarakatan berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menegaskan pentingnya melihat langsung kondisi lapangan untuk memahami kebutuhan riil lembaga pemasyarakatan.
“Kami harus melihat langsung di lapangan apa saja yang masih kurang dan apa yang sudah terpenuhi. Semua ini untuk kehidupan warga binaan karena mereka tetap memiliki hak asasi yang harus kita junjung dan penuhi bersama,” kata Bias Layar.
Ia juga mengapresiasi sejumlah program pembinaan yang telah berjalan di Lapas Palangka Raya, termasuk budidaya perikanan yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai sarana pembinaan kemandirian warga binaan.
Sementara itu, I Putu Murdiana berharap dukungan pemerintah dan DPR RI dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi lapas dan rutan di Kalimantan Tengah.
“Kami terus berupaya membenahi fasilitas, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimistis tantangan yang ada dapat diatasi secara bertahap demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih baik,” pungkasnya.
Persoalan overkapasitas lapas Kalteng dinilai membutuhkan solusi jangka panjang melalui penambahan kapasitas hunian, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar pelayanan dan pembinaan warga binaan dapat berjalan lebih optimal.
