Pemkab Murung Raya Genjot PAD, Ajukan Pendirian Perusda ke Kemendagri

oleh
Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin saat mengunjungi Dirjen BMD di Kementerian Dalam Negeri Jakarta

Puruk Cahu — Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mengajukan pendirian perusahaan daerah (Perusda) ke Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal daerah.

Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mengatakan pengajuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Direktorat terkait di Kemendagri.

Naufal Nabila Motor1

“Saya yang langsung menyampaikan pengajuan itu ke Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kemendagri,” ujarnya dari Puruk Cahu, Rabu.

Menurut dia, secara administratif dan teknis, usulan pendirian Perusda telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan saat ini masih dalam proses evaluasi di tingkat Direktorat Jenderal.

“Pengajuan pendirian Perseroda masih dalam proses, dan setelah itu akan naik ke Sekjen serta Irjen,” katanya.

banner 336x280

Pemkab Murung Raya menargetkan rekomendasi dari Kemendagri dapat terbit sebelum Juli 2026 sebagai salah satu syarat legal pembentukan badan usaha milik daerah tersebut.

“Mudah-mudahan sebelum Juli 2026 persetujuan atau rekomendasi bisa dikeluarkan,” kata Rahmanto.

banner 336x280

Ia menegaskan, langkah ini diambil karena kondisi keuangan daerah yang mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru.

“Tidak ada pilihan lain bagi Pemkab Murung Raya menaikkan PAD melalui pendirian perusda ataupun BUMD sebagai langkah awal,” ujarnya.

Selain meningkatkan PAD, pendirian Perusda juga diarahkan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut agar memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah menilai optimalisasi potensi lokal melalui badan usaha milik daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal, terutama di tengah dinamika kebijakan transfer pusat ke daerah.

banner 336x280