Palangka Raya – Universitas Palangka Raya (UPR) memastikan polemik selisih kas sekitar Rp10 miliar dalam laporan keuangan bukan indikasi kerugian negara, melainkan persoalan administratif yang masih dalam proses audit.
Pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Keuangan UPR, Yahya Sulaiman, menegaskan seluruh pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan dan kewenangan yang sah.
“Tidak ada temuan resmi terkait kerugian negara. Informasi yang beredar tidak utuh dan berpotensi menyesatkan,” tegasnya.
UPR menyebut, selisih sekitar Rp10,3 miliar itu saat ini tengah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui audit menyeluruh terhadap sistem keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Audit tersebut difokuskan untuk mengurai perbedaan antara pencatatan kas dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Selisih terjadi karena transaksi yang masih berproses, belanja belum disahkan, serta pendapatan yang belum tercatat final,” jelas Yahya.
UPR juga mengungkapkan, sebagian besar selisih telah dapat dijelaskan secara rinci. Sisa yang belum teridentifikasi hanya dalam jumlah sangat kecil.
“Yang belum terurai hanya sekitar Rp1 juta, diduga biaya administrasi bank,” tambahnya.
Pihak kampus menegaskan tetap kooperatif terhadap seluruh proses audit, termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi pengawas lainnya.
UPR juga meminta publik tidak menarik kesimpulan prematur sebelum hasil audit resmi diumumkan.
“Penilaian final tanpa hasil audit resmi tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik, namun UPR menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi komitmen utama dalam tata kelola keuangan kampus.
