Pesan itu disampaikan saat pelantikan pengurus DAD, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, serta Lembaga Bantuan Hukum DAD di Palangka Raya.
Agustiar menegaskan, lembaga adat tidak boleh hanya bergerak ketika konflik sudah membesar. Menurutnya, DAD harus hadir lebih awal sebagai jembatan penyelesaian persoalan masyarakat secara damai.
“DAD harus proaktif, bukan reaktif, dalam mendeteksi dini potensi konflik,” ujar Agustiar Sabran.
Ia menekankan penyelesaian persoalan di masyarakat tetap harus mengedepankan dialog, musyawarah, dan pendekatan adat yang adil serta dipercaya semua pihak.
Selain itu, Gubernur juga meminta nilai-nilai Huma Betang terus diperkuat sebagai fondasi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dinilai penting untuk menjaga situasi daerah tetap aman dan harmonis.
“Falsafah Huma Betang harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Tak hanya soal konflik sosial, DAD juga diminta ikut mengawal pembangunan dan investasi agar tetap menghormati hak-hak masyarakat adat serta budaya lokal.
Agustiar turut menyoroti pentingnya menjaga bahasa dan budaya Dayak melalui pendidikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya daerah tetap hidup di kalangan generasi muda.
Di sisi lain, DAD diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan persatuan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat demi menjaga harkat masyarakat adat Dayak,” ucap Agustiar
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
