JAKARTA – Sistem Informasi Pengelolaan Gizi Nasional (SIPGN) milik Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan setelah tim keamanan siber Linuxhackingid mengungkap temuan 15 celah keamanan pada aplikasi tersebut. Temuan yang dipublikasikan pada Jum’at 29 Mei 2026 itu memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data dan keamanan sistem yang dibangun menggunakan anggaran negara yang disebut mencapai sekitar Rp550 miliar.
Berdasarkan hasil penelitian tim Linuxhackingid, kerentanan yang ditemukan terdiri atas satu kategori kritis (critical), empat kategori tinggi (high), lima kategori menengah (medium), dan lima kategori rendah (low). Temuan tersebut dinilai berpotensi membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses, memanipulasi, maupun mengganggu operasional sistem apabila tidak segera ditangani.
Tim peneliti menyebut beberapa kelemahan utama yang ditemukan antara lain basis data yang belum terenkripsi secara optimal, mekanisme pemeriksaan lisensi yang dapat dilewati (license check bypass), sistem deteksi perangkat yang dinilai lemah, serta persoalan pada implementasi SSL/TLS Pinning dan WebView yang berpotensi meningkatkan risiko penyadapan data.
“Dari hasil pengujian yang kami lakukan, ditemukan sejumlah kerentanan yang perlu segera diperbaiki untuk mengurangi risiko terhadap keamanan sistem dan data pengguna,” demikian keterangan tim Security Research Linuxhackingid.
Temuan tersebut memicu perhatian publik karena SIPGN merupakan sistem yang digunakan dalam mendukung pengelolaan program gizi nasional. Para pengamat keamanan siber menilai bahwa sistem yang mengelola data strategis harus memenuhi standar keamanan berlapis guna mencegah kebocoran data maupun gangguan layanan.
Selain risiko kebocoran data, celah keamanan dengan tingkat risiko tinggi dan kritis berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melakukan manipulasi data, mengganggu layanan, hingga menimbulkan kerugian finansial apabila tidak segera ditangani.
“Keamanan siber harus menjadi bagian utama dalam pengembangan sistem digital pemerintah, bukan hanya pemenuhan aspek administratif semata,” ujar salah satu peneliti keamanan siber yang menyoroti temuan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait hasil temuan tersebut maupun langkah mitigasi yang akan dilakukan. Para peneliti mendorong agar evaluasi keamanan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan sistem tetap aman, andal, dan mampu melindungi data masyarakat dari potensi ancaman siber.
