Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil diraih oleh daerah berjuluk Habangkalan Penyang Karuhei Tatau tersebut.
Penghargaan tersebut diberikan setelah BPK RI menyelesaikan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025. Raihan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.
Menurut Jaya, pencapaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK, Pemkab Gunung Mas tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan auditor.
“Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung,” kata Jaya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik pada tahun-tahun mendatang.
Capaian opini WTP ke-11 ini juga menunjukkan konsistensi Kabupaten Gunung Mas dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah. Sebelumnya, daerah tersebut telah berulang kali memperoleh opini serupa dan mampu mempertahankannya secara berkesinambungan. Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Raihan opini WTP ke-11 dari BPK menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gunung Mas dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Gunung Mas.
