Palangka Raya – Inflasi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Persoalan inflasi menjadi perhatian utama dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Linae mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, Kalimantan Tengah berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi secara nasional. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujar Linae.
Menurutnya, tingginya inflasi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.
“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Karena itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalteng pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi adalah harga beras, disusul peningkatan biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok beras tetap aman. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan distribusi pangan, menjaga ketersediaan pasokan, serta menyiapkan langkah intervensi seperti operasi pasar apabila diperlukan.
Linae menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus berperan aktif agar upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal.
“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat strategi pengendalian inflasi Kalteng sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan.
