Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan optimal meski menghadapi penyesuaian anggaran pada APBN 2026.
Langkah efisiensi tersebut difokuskan pada tata kelola distribusi, operasional, serta pemanfaatan anggaran agar manfaat program tetap dirasakan jutaan penerima di seluruh Indonesia. BGN menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengurangi kualitas maupun nilai manfaat makanan yang diterima masyarakat.
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah perubahan pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Penyesuaian ini dilakukan agar penyaluran makanan selaras dengan hari aktif belajar siswa di sekolah.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa konsep baru tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi hak penerima manfaat.
“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Dengan pola baru tersebut, makanan tidak lagi diberikan saat siswa libur atau mengikuti kegiatan di luar sekolah,” ujar Sony.
Langkah kedua adalah penghentian sistem bundling atau paket makanan untuk hari libur. Sebelumnya, siswa menerima paket makanan tambahan ketika terdapat hari libur sekolah di tengah pekan. Menurut BGN, skema tersebut dinilai kurang efisien dan berpotensi meningkatkan biaya distribusi.
“Nah, sekarang sudah tidak lagi, ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran,” kata Sony.
Selain itu, BGN juga melakukan penataan belanja operasional agar penggunaan dana lebih tepat sasaran. Penyesuaian diarahkan pada berbagai komponen operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun standar gizi yang diberikan kepada penerima manfaat.
Langkah berikutnya adalah memperkuat tata kelola dan pengawasan penggunaan anggaran agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. BGN memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” ujar Nanik.
Hingga akhir Mei 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah berharap langkah efisiensi anggaran MBG dapat menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya di masa mendatang.
