PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar workshop keterlibatan aktor non-pemerintah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Workshop tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah menilai keberhasilan implementasi SDGs tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, hingga komunitas lokal.
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Kalimantan Tengah, Syahfiri, saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs dilakukan melalui pendekatan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan atau Multi-Stakeholder Partnership (MSP).
“Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip No One Left Behind atau tidak ada yang tertinggal, serta mewujudkan SDGs tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua topik MSP yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan lokal,” ujar Syahfiri.
Menurutnya, RAD SDGs memiliki peran penting sebagai dokumen yang memuat proyeksi target indikator pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam berbagai perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, sehingga tetap selaras dengan target pembangunan nasional dan agenda global tahun 2030.
Syahfiri juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar penyusunan RAD dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Saya meminta semua sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam menyelesaikan RAD SDGs ini sesuai target. Langkah ini penting demi mengakselerasi percepatan pencapaian target SDGs nasional menuju sasaran global tahun 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari dan merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan dengan lembaga pembangunan internasional Jerman, GIZ. Ia menyebut berbagai program kolaboratif telah dijalankan sejak 2024 untuk memperkuat pencapaian pilar-pilar SDGs di Kalimantan Tengah.
Workshop ini secara khusus difokuskan untuk meningkatkan partisipasi aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatan yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap penyusunan RAD SDGs 2026-2030 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di daerah.
