Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Penggeledahan ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry. Namun hingga kini, Kejagung belum menjelaskan secara rinci perkara yang menjadi dasar tindakan tersebut.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry kepada wartawan.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas perkantoran sempat terganggu. Sejumlah pegawai terlihat menunggu di area luar gedung karena proses penggeledahan masih berlangsung. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai barang bukti yang diamankan maupun pihak yang akan dimintai keterangan.
Penggeledahan tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
Keputusan pergantian pimpinan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam. Menurut Prasetyo, langkah tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama sekitar satu setengah tahun.
“Pada hari ini Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo saat konferensi pers.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Meski belum ada penjelasan resmi mengenai keterkaitan antara pergantian pimpinan dan penggeledahan yang dilakukan Kejagung, sejumlah laporan terkait dugaan maladministrasi dan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelumnya sempat mencuat. Salah satunya berasal dari laporan mitra BGN yang disampaikan kepada Kejagung pada Maret 2026.
Publik kini menanti penjelasan lebih lanjut dari Kejagung mengenai kasus yang sedang ditangani. Sementara itu, pergantian pimpinan BGN diharapkan dapat memperkuat tata kelola lembaga dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta akuntabel.
