PALANGKA RAYA — DPRD Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan yang dinilai masih tertinggal, terutama terkait akses jalan, listrik, dan air bersih.
Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid, mengatakan persoalan infrastruktur desa terus menjadi keluhan utama masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses.
“Mayoritas aspirasi yang kami terima masih berkisar pada infrastruktur dasar yang belum memadai,” kata Hafid.
Ia menilai, keterbatasan infrastruktur tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi serta akses terhadap layanan publik.
“Kondisi jalan yang rusak dan akses terbatas membuat distribusi hasil pertanian terhambat. Ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, minimnya infrastruktur juga menyulitkan warga dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.
DPRD, kata Hafid, meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga mempercepat realisasi program pembangunan di lapangan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah percepatan pelaksanaan, bukan sekadar perencanaan,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan alokasi anggaran yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa agar pembangunan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Hafid menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata.
“Koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
DPRD berharap percepatan pembangunan infrastruktur desa dapat menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
