BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan mulai menguliti kinerja pemerintah daerah melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2025. Fokusnya jelas: mengungkap program yang mandek, target yang meleset, hingga akar persoalan di baliknya.
Ketua Pansus LKPj DPRD Barsel, Hermanes, menegaskan bahwa proses telaah sudah dimulai melalui rapat internal perdana bersama tim ahli dewan. Tahapan ini menjadi pintu masuk untuk membedah secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025.
“Ini rapat perdana pansus pasca dibentuk. Sesuai jadwal, 21 April 2026 kita lanjutkan dengan agenda berikutnya,” ujar Hermanes.
Namun, rapat lanjutan bukan sekadar formalitas. Pansus memastikan akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai bermasalah—terutama yang gagal mencapai target pembangunan.
“Pada rapat lanjutan itu nantinya, kita akan mempertanyakan kepada sejumlah OPD terkait permasalahan dan kendala dalam proses maupun pelaksanaan pembangunannya,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa DPRD tidak ingin LKPj hanya menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan alat evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah daerah. Pansus menargetkan setiap celah kelemahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program, dapat teridentifikasi secara terang.
Hermanes menegaskan, hasil telaah ini akan menjadi dasar perbaikan ke depan, sekaligus mendorong efektivitas pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan diketahui sejumlah permasalahan dan kendalanya, sehingga ke depannya dapat dilakukan perbaikan, agar pelaksanaan pembangunan berjalan baik dan target tercapai optimal,” katanya.
DPRD pun mengisyaratkan bahwa evaluasi kali ini tidak akan lunak. Kinerja OPD yang tidak maksimal berpotensi menjadi sorotan tajam, sekaligus bahan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Barito Selatan.
