PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya kemitraan strategis dengan insan pers untuk mengawal transparansi dan ketepatan sasaran pembangunan. Dalam pertemuan bersama awak media di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026), pemerintah daerah secara terbuka mengakui masih adanya persoalan akurasi program di lapangan.
Forum yang telah digelar berulang ini tidak lagi sekadar silaturahmi, melainkan ruang evaluasi terbuka antara pemerintah dan media.
“Pertemuan ini sudah yang kelima. Ini bentuk komitmen kami menjaga komunikasi terbuka dengan insan pers,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden.
Ia menekankan, pers memiliki fungsi kontrol yang tidak bisa digantikan, terutama dalam memastikan informasi pembangunan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga terverifikasi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana, mengungkap temuan krusial terkait implementasi program pemerintah.
“Sekitar 40 persen penerima program sebelumnya ditemukan tidak layak. Ini menjadi dasar evaluasi serius agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” katanya.
Angka tersebut menjadi indikator bahwa persoalan data dan distribusi program masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan, keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari media menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Insan pers adalah mitra strategis, bukan sekadar penyampai informasi. Mereka ikut mengawal kebijakan agar benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pendekatan inklusif dalam pembangunan, dengan memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan.
“Kami bukan gubernur untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Menurut Agustiar, komunikasi yang kuat antara pemerintah dan media akan memperkecil jarak antara kebijakan dan realitas di lapangan.
“Dengan komunikasi terbuka, kita bisa memastikan pembangunan berjalan adil dan masyarakat lokal benar-benar menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah dan insan pers dari berbagai media. Pemerintah berharap, sinergi yang dibangun tidak hanya memperkuat arus informasi, tetapi juga menjadi instrumen kontrol untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik di Kalimantan Tengah.
