Gubernur Kalteng Sayembara Rp 75 Juta untuk Bongkar Penimbunan BBM, Pengamat Ingatkan Risiko

oleh
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat diwawancarai awak media di lingkungan kantornya, Palangka Raya

PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, melontarkan langkah tak lazim untuk menekan dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM): menawarkan hadiah Rp 75 juta bagi siapa pun yang mampu membuktikannya. Kebijakan ini memicu dua respons sekaligus—dukungan sebagai upaya transparansi, dan kekhawatiran soal potensi salah sasaran.

“Kalau ada yang bisa membuktikan penimbunan BBM, saya siapkan hadiah Rp 75 juta,” ujar Agustiar.

Pernyataan itu muncul di tengah keluhan masyarakat terkait distribusi BBM yang dinilai tidak merata dan kerap menimbulkan kelangkaan di sejumlah wilayah.

Naufal Nabila Motor1

Gubernur menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar gimmick, melainkan upaya membuka partisipasi publik dalam pengawasan distribusi energi.

“Ini untuk memastikan tidak ada permainan di lapangan yang merugikan masyarakat,” katanya.

banner 336x280

Namun, pendekatan berbasis insentif ini dinilai perlu diimbangi mekanisme verifikasi yang ketat. Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa sistem penyaringan yang jelas, sayembara berisiko memicu laporan spekulatif hingga potensi konflik sosial.

“Keterlibatan masyarakat penting, tetapi harus dibarengi standar pembuktian yang jelas agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar,” ujar seorang analis kebijakan energi.

banner 336x280

Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan tetap menjadi aktor utama dalam penindakan. Skema pelaporan publik seharusnya memperkuat, bukan menggantikan, fungsi pengawasan formal.

Pemerintah provinsi sendiri menegaskan setiap laporan harus berbasis bukti kuat dan dapat diverifikasi sebelum ditindaklanjuti.

Langkah Gubernur Kalteng ini mencerminkan tekanan tinggi terhadap persoalan distribusi BBM di daerah, sekaligus membuka model pengawasan partisipatif. Namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh ketegasan verifikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Jika tidak dikelola dengan cermat, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Sebaliknya, bila dijalankan dengan sistem yang terukur, sayembara tersebut bisa menjadi instrumen baru dalam membongkar praktik ilegal yang selama ini sulit terdeteksi.

banner 336x280