Lewati ke konten
PALANGKA RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat reformasi tata kelola keuangan daerah dengan mengedepankan pendekatan inovatif berbasis konsep entrepreneur government pada 2026.
Wali Kota Fairid Naparin menegaskan, strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan pembangunan sekaligus memperluas ruang fiskal daerah melalui skema kreatif.
“Pendekatan creative financing menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan fiskal, sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan,” ujar Fairid dalam pemaparannya pada forum Entrepreneur Government 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan melalui kemitraan, inovasi fiskal, serta optimalisasi aset daerah.
Menurutnya, transformasi ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan kota yang terus berkembang, terutama dalam memperkuat daya saing ekonomi dan pelayanan publik.
“Pemerintah daerah harus adaptif dan inovatif, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain itu, Pemko juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam implementasi kebijakan inovatif tersebut.
Langkah ini sejalan dengan posisi Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi regional yang dituntut mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Melalui strategi tersebut, Pemko berharap dapat menciptakan model pengelolaan keuangan daerah yang lebih fleksibel, produktif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
