Lewati ke konten
PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong peningkatan kapasitas usaha serta memperluas akses permodalan yang lebih terjangkau.
Berdasarkan data yang dihimpun, skema ini menyasar sekitar 3.000 pelaku UMKM dengan plafon pembiayaan maksimal hingga Rp50 juta per debitur.
Pemerintah daerah menekankan bahwa akses pembiayaan menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Karena itu, skema kredit dirancang tidak hanya sebagai bantuan modal, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.
“Skema ini bertujuan meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif serta berkelanjutan,” demikian disampaikan dalam keterangan program tersebut.
Melalui pola pembiayaan berbasis subsidi bunga dan mekanisme berbagi risiko (risk sharing), pelaku UMKM berpotensi memperoleh kredit dengan beban bunga yang sangat ringan, bahkan mendekati nol persen. Skema ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjamin.
Selain pembiayaan, program juga mencakup pendampingan usaha secara terstruktur, mulai dari tahap pra-penyaluran hingga pasca-pembiayaan, guna memastikan keberlanjutan usaha dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.
Dari sisi dampak ekonomi, implementasi program diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga ratusan miliar rupiah serta membuka ribuan lapangan kerja baru.
Pemprov Kalteng menilai, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan sinergi lintas sektor, termasuk integrasi data serta pengawasan berbasis digital untuk memantau kinerja UMKM secara real time.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas menjadi pelaku usaha yang lebih produktif, kompetitif, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.
