PURUK CAHU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Murung Raya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya mengevaluasi kembali sasaran penerima program bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan yang bersumber dari anggaran daerah benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan.

Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Fitriadi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya.

Menurut Fitriadi, program bantuan pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah selama ini telah memberikan manfaat bagi mahasiswa. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum tersentuh program tersebut.

“Bantuan untuk kuliah ini kami anggap cukup membantu, akan tetapi sangat disayangkan bila yang tidak mampu justru yang tidak mendapatkan manfaat,” kata Fitriadi.

Ia menegaskan, Pemkab Murung Raya perlu memperketat proses verifikasi dan seleksi penerima bantuan agar program tersebut tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan Fraksi PKS, mahasiswa yang menempuh pendidikan reguler saat ini memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta per tahun. Sementara itu, mahasiswa nonreguler menerima bantuan Rp7 juta per tahun.

“Pihak kami meminta kepada pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan pendidikan mahasiswa, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya,” ujar Fitriadi.

Selain menyoroti bantuan pendidikan mahasiswa, Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas publik dan sarana umum. Sejumlah infrastruktur yang dinilai memerlukan perawatan antara lain jalan, jembatan, lampu penerangan di Jembatan Merdeka, lampu lalu lintas, penerangan jalan umum, gedung sekolah, rumah dinas guru, puskesmas pembantu (pustu), hingga rumah ibadah.

PKS menilai perawatan infrastruktur publik harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi tersebut berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan DPRD demi meningkatkan efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan warga Murung Raya.