Palangka Raya– Nama Mahir Mahar mungkin tidak setenar tokoh nasional. Namun, bagi sejarah Kalimantan Tengah, namanya melekat pada salah satu fase paling penting dalam perjalanan lahirnya provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai. Ia bukan sekadar politikus, tetapi juga pemikir dan pengusaha yang ikut menggerakkan aspirasi masyarakat Dayak untuk membentuk provinsi sendiri.
Pada era 1950-an, ketika gagasan pembentukan Kalimantan Tengah semakin menguat, Mahir Mahar berada di antara tokoh yang aktif menyatukan suara masyarakat dari berbagai daerah. Perjuangan itu tidak berlangsung singkat. Ada perdebatan, perjalanan panjang, serta kebutuhan untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kalimantan Tengah memiliki alasan kuat berdiri sebagai provinsi otonom.
Salah satu momentum penting terjadi dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2–5 Desember 1956. Sekitar 600 utusan dari berbagai wilayah hadir. Mahir Mahar dipercaya memimpin sebagai Ketua Presidium.
Di bawah kepemimpinannya, kongres melahirkan resolusi yang mendesak pemerintah segera membentuk Provinsi Kalimantan Tengah sebelum pelaksanaan pemilihan umum daerah.
Tokoh masyarakat Dayak, G. Obus, dalam kesaksiannya menggambarkan kuatnya suasana kongres ketika itu.
“Suasana kongres sangat kuat oleh semangat persatuan. Mahir Mahar mampu menyatukan berbagai suara menjadi satu tuntutan yang jelas kepada pemerintah.”
Resolusi tersebut kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian proses politik yang mengantarkan lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.
Namun, peran Mahir Mahar tidak berhenti pada perjuangan pembentukan provinsi. Ia juga ikut menentukan wajah pemerintahan Kalimantan Tengah pada masa awal berdirinya provinsi tersebut.
Pada 23 Januari 1957, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A. Milono membentuk Panitia Perumus Ibu Kota. Mahir Mahar dipercaya menjadi ketua, bersama sejumlah tokoh seperti Tjilik Riwut, G. Obus, E. Kamis, dan C. Mihing.
Panitia tersebut bertugas mencari lokasi yang dinilai paling tepat sebagai pusat pemerintahan baru. Setelah melakukan penelusuran dan kajian, sejumlah kawasan seperti Pahandut, Bukit Jekan, dan sekitar Bukit Tangkiling masuk dalam rekomendasi.
Dalam catatan sejarah daerah, Tjilik Riwut menggambarkan pertimbangan yang digunakan panitia.
“Kami menelusuri banyak tempat, dan Mahir Mahar selalu menekankan bahwa ibu kota harus berada di titik yang mampu menyatukan seluruh wilayah Kalimantan Tengah.”
Pilihan tersebut kemudian berkembang menjadi Palangka Raya, yang hingga kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
Jejak Mahir Mahar pun masih dapat ditemui di Kota Palangka Raya. Namanya diabadikan sebagai nama jalan dan Bundaran Mahir Mahar. Bukan sekadar penanda geografis, tetapi pengingat terhadap seorang tokoh yang ikut meletakkan fondasi perjalanan Kalimantan Tengah.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
