Pangkalan Bun – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada pencapaian administrasi dan realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Nurhidayah saat menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kotawaringin Barat. Kegiatan itu digelar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kali berturut-turut.
Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
“Capaian opini WTP yang ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak. Semua ikut berperan, saya berharap seluruh perangkat daerah tetap semangat dan terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi,” ujar Nurhidayah.
Sebanyak 10 perangkat daerah menerima penghargaan atas capaian terbaik dalam pengelolaan keuangan. Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan hingga pengelolaan barang milik daerah.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, Nurhidayah menegaskan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran.
“Keuangan daerah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Karena itu setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Menurut dia, belanja daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrem, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta lebih responsif terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, bupati juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu guna menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Ia berharap sinergi dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah terus diperkuat agar prestasi WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
“Ke depan, sinergi yang baik dari seluruh perangkat daerah harus terus ditingkatkan sehingga opini WTP yang berkualitas dapat kembali diraih,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
