PALANGKA RAYA – BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya menargetkan tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerjanya mampu menembus angka 75 persen pada akhir Juni 2026. Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi terus dijalankan, mulai dari memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga melibatkan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, K. Hindro Kusumo, mengatakan masih banyak peserta JKN yang berstatus nonaktif, terutama dari kelompok yang sebelumnya mendapatkan pembiayaan iuran melalui pemerintah daerah.
“Kalau yang dinonaktifkan ini sebagian besar dari segmen yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi kami tentu nanti akan lebih banyak melakukan advokasi dengan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota,” ujarnya usai kegiatan Ngopi JKN bersama jurnalis di Palangka Raya, Selasa (9/6).
Menurut Hindro, upaya mengaktifkan kembali peserta nonaktif tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah. Saat ini banyak daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami tidak bisa berharap banyak karena anggaran masing-masing kabupaten dan kota saat ini juga mengalami efisiensi. Jadi kami tidak bisa memaksa pemerintah daerah untuk menambah pembiayaan,” katanya.
Selain melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, BPJS Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi agar mendaftar sebagai peserta mandiri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus meningkatkan angka kepesertaan aktif.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki perlindungan kesehatan aktif.
“Kami menggandeng badan usaha dan perusahaan yang memiliki anggaran CSR. Harapannya ada dana yang dialokasikan untuk membiayai iuran peserta sehingga mereka bisa aktif kembali, meskipun di kelas 3,” jelas Hindro.
Program kolaborasi tersebut telah berjalan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan sebagian wilayah Kota Palangka Raya. Di Kabupaten Kapuas, BPJS Kesehatan berhasil mengajak hampir 30 perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan iuran peserta JKN.
Hindro menyebut setiap perusahaan rata-rata mampu membantu pembiayaan antara 50 hingga 200 peserta. Ia berharap kerja sama tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan setiap tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan kesehatan.
Wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, dan Gunung Mas dengan cakupan sekitar 1,2 juta jiwa. Saat ini tingkat keaktifan peserta masih berada di bawah target yang ditetapkan.
“Semoga pada akhir semester pertama atau akhir Juni nanti tingkat keaktifan peserta sudah mulai berada di atas 75 persen,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
