Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat membacakan jawaban gubernur dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jalan S. Parman Nomor 2 Palangka Raya, Senin (6/7/2026) pagi. Penyampaian jawaban ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengelolaan APBD 2025 agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, seluruh saran yang disampaikan legislatif menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memandang rekomendasi DPRD sebagai formalitas semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD akan menjadi perhatian dan acuan guna meningkatkan dan memantapkan program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Edy Pratowo.
Wakil gubernur menjelaskan, pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran juga akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai sasaran.
Edy menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin baik. Menurutnya, hubungan kemitraan yang konstruktif akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap sinergi dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD dapat terus dipertahankan demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,“ kata Edy Pratowo.
Jawaban gubernur tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap rekomendasi DPRD akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah ke depan. Melalui proses pembahasan lanjutan, seluruh masukan akan dikaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan APBD semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
