KUALA KAPUAS – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih tingginya angka anak putus sekolah di sejumlah wilayah Kabupaten Kapuas. Menurutnya, persoalan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama yang membuat banyak anak terpaksa menghentikan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang sekolah.
Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masih adanya anak-anak yang kehilangan akses pendidikan karena keterbatasan biaya menjadi ironi yang harus segera ditangani secara serius.
Yohanes menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan tidak boleh terhambat hanya karena kondisi ekonomi orang tua. Ia menilai negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi nyata agar tidak ada generasi muda Kapuas yang kehilangan masa depan akibat kemiskinan.
“Pendidikan adalah hak semua warga negara. Tidak boleh ada anak-anak yang tertinggal hanya karena tidak mampu secara ekonomi,” tegas Yohanes.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti bahwa persoalan putus sekolah tidak hanya terjadi di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga dipengaruhi tekanan ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak membantu mencari penghasilan. Kondisi ini berpotensi memperbesar angka kemiskinan dan pengangguran di masa depan jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat.
Yohanes mendorong pemerintah daerah memperkuat program pendidikan inklusif, bantuan biaya sekolah, serta mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan yang menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman. Menurutnya, kehadiran program seperti Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan putus sekolah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan pendidikan. Dukungan anggaran, beasiswa, hingga program pemberdayaan ekonomi keluarga dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah di Kapuas.
“Kami ingin memastikan setiap anak di Kapuas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Yohanes.
Fenomena anak putus sekolah akibat faktor ekonomi masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah laporan menunjukkan banyak anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena keterbatasan biaya hidup, kebutuhan bekerja membantu keluarga, hingga kurangnya akses pendidikan yang memadai.
Karena itu, Yohanes meminta seluruh pihak tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan investasi di sektor pendidikan berjalan maksimal. Menurutnya, masa depan Kapuas sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan.
Dengan langkah konkret dan dukungan bersama, DPRD Kapuas berharap tidak ada lagi anak yang harus mengubur cita-citanya hanya karena persoalan ekonomi. Pendidikan yang merata dan terjangkau dinilai menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan serta menciptakan generasi Kapuas yang lebih maju dan berdaya saing.
