PALANGKA RAYA – Kegiatan reses anggota DPRD Kalimantan Tengah di Kelurahan Jekan Raya berubah menjadi panggung keluhan warga yang sudah lama terpendam. Persoalan mendasar seperti banjir hingga jalan rusak kembali mencuat—menunjukkan lemahnya penanganan infrastruktur di kawasan perkotaan.
Warga menilai, masalah yang mereka hadapi bukan lagi sekadar gangguan, melainkan sudah menjadi rutinitas yang terus berulang tanpa solusi nyata.
Budi, warga Komplek Amaco, menyebut banjir terjadi bahkan hanya dalam waktu singkat setelah hujan turun.
“Setiap hujan sebentar saja langsung banjir. Ini jelas karena drainase tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia menyoroti kawasan Jalan Taurus VI dan VIII yang menjadi langganan genangan akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.
Proyek Setengah Jadi, Warga Dipaksa Bertahan
Tak hanya banjir, kondisi jalan rusak dan proyek pembangunan yang mangkrak memperparah kekecewaan warga.
Ketua RT 5, H. Nurzaini, mengungkapkan proyek semenisasi jalan di Mendawai 6 dan 7 yang telah diusulkan berulang kali, justru berhenti di tengah jalan.
“Yang sudah dikerjakan malah berhenti, menyisakan gundukan yang mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Dari rencana sekitar 300 meter, realisasi hanya sekitar 40 meter—dan kini terbengkalai tanpa kejelasan.
Masalah Lama, Pemerintah Dinilai Lamban
Fenomena ini memperlihatkan pola berulang: aspirasi disampaikan, dicatat, namun realisasi sering kali tersendat. Drainase buruk, jalan rusak, hingga proyek mangkrak seolah menjadi “warisan tahunan” yang belum terselesaikan.
Warga pun mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan dasar yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
Faridawaty: Aspirasi Akan Diperjuangkan, Evaluasi Harus Menyeluruh
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darlan Atjeh, menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.
“Kami merangkum beberapa usulan maupun keluhan dari warga Jekan Raya saat reses,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan tindak lanjut konkret, bukan sekadar pencatatan aspirasi.
“Setiap masukan dari masyarakat akan kami sampaikan kepada instansi terkait agar menjadi bahan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap program dan pembangunan harus diperkuat agar tidak lagi terjadi ketimpangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Warga Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Reses seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan. Namun di Jekan Raya, forum tersebut justru memperlihatkan akumulasi persoalan yang belum terselesaikan.
Kini, warga tidak lagi sekadar berharap didengar—mereka menuntut bukti nyata.
Drainase harus berfungsi, jalan harus selesai, dan pembangunan tidak boleh lagi berhenti di tengah jalan.
