PALANGKA RAYA – Forum reses di Kelurahan Banturung tak lagi sekadar ajang menyerap aspirasi. Di hadapan warga, Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, justru membuka realitas keras: kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja.
Pernyataan ini menjadi alarm serius di tengah derasnya tuntutan pembangunan dari masyarakat.
“Kondisi fiskal daerah saat ini cukup tertekan akibat adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Khemal.
Harapan Warga Tinggi, Kas Daerah Menipis
Dalam forum tersebut, warga tetap menyuarakan kebutuhan mendasar—jalan rusak, drainase buruk, hingga fasilitas umum yang belum memadai.
Namun, di balik itu semua, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang kian menyempit.
“Kita harus realistis, karena kemampuan fiskal daerah juga terbatas,” tegas Khemal.
Kalimat ini menjadi penegas: tidak semua aspirasi bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
Transfer Dipangkas, Daerah “Kehilangan Napas”
Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat kini menjadi titik lemah. Saat alokasi berkurang, ruang gerak pemerintah daerah otomatis menyusut.
Dampaknya bukan sekadar angka di atas kertas:
- Proyek infrastruktur berpotensi tertunda
- Perbaikan jalan dan drainase melambat
- Program pelayanan publik terancam dipangkas
Situasi ini memperlihatkan satu hal: daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.
Janji Pembangunan Terancam Jadi Wacana
Dengan tekanan anggaran yang semakin nyata, pembangunan berisiko berubah menjadi sekadar rencana tanpa kepastian.
Khemal pun mengakui, skala prioritas menjadi satu-satunya jalan.
“Semua aspirasi tetap kami tampung, tapi pelaksanaannya harus melihat prioritas dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Artinya, sebagian usulan warga kemungkinan harus menunggu—bahkan tidak terealisasi dalam waktu dekat.
Warga Dihadapkan pada Realita: Menunggu atau Mengalah
Reses di Banturung akhirnya memperlihatkan benturan nyata:
- Di satu sisi: kebutuhan warga mendesak
- Di sisi lain: kas daerah tidak cukup kuat
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi struktural, maka yang terjadi bukan hanya keterlambatan pembangunan—tetapi juga menurunnya kepercayaan publik.
Kini pertanyaannya bukan lagi apa yang dibutuhkan warga,
melainkan apa yang masih mampu dibiayai oleh daerah.
