Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mempertegas peran desa sebagai lini terdepan dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang diprediksi meningkat pada 2026.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah tidak hanya mendorong kesiapsiagaan, tetapi juga memastikan desa memiliki dasar hukum, anggaran, dan kapasitas yang memadai dalam penanganan bencana.
Kepala DPMD Kotim, Ninuk Muji Rahayu, menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat.
“Kami melakukan pembinaan terhadap desa, termasuk dalam rencana dan penanganan kekeringan serta karhutla di tingkat desa,” ujarnya.
Dengan cakupan 168 desa dan 17 kelurahan, pemerintah menempatkan RT sebagai ujung tombak deteksi dini dan respons awal saat terjadi bencana.
Langkah penguatan ini juga didukung regulasi yang jelas, termasuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2026 yang diarahkan untuk ketahanan iklim dan penguatan desa tangguh bencana.
“Dasar hukum ini penting agar desa tidak ragu dalam menggunakan dana desa, sekaligus memastikan penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan,” kata Ninuk.
Pemkab Kotim mencatat, total anggaran penanggulangan bencana di tingkat desa telah mencapai sekitar Rp7,67 miliar, yang dialokasikan untuk berbagai program mitigasi, mulai dari pembangunan sumur bor, pengendalian kebakaran lahan, hingga penguatan sistem komunikasi darurat.
Namun demikian, pemerintah menemukan celah penting dalam kesiapsiagaan, yakni belum adanya alokasi anggaran untuk pelatihan kedaruratan bencana di desa.
“Ini menjadi perhatian serius. Ke depan, pelatihan penanggulangan bencana harus diperkuat agar respons di lapangan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Selain mitigasi, desa juga didorong melakukan langkah adaptasi, seperti pembangunan penampungan air, pemanenan air hujan, hingga penghijauan lahan tandus guna mengurangi dampak kekeringan.
Pemkab Kotim menegaskan, efektivitas penanganan bencana sangat bergantung pada koordinasi berjenjang, mulai dari masyarakat, RT, pemerintah desa, hingga BPBD melalui kecamatan.
“Dengan alur yang jelas dan koordinasi yang kuat, penanganan bencana bisa lebih cepat dan terkendali,” pungkas Ninuk.
