Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat peran program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Program CSR yang digelar di Aula Manggatang Tarung, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/4/2026). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur dengan para pimpinan perusahaan di wilayah tersebut.
Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko, mengatakan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pemeliharaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur harus dilakukan secara optimal,” ujar Yuas Elko.
Dalam forum tersebut disepakati bahwa kontribusi CSR perusahaan difokuskan pada pemeliharaan jalan, bukan pembangunan infrastruktur baru. Kegiatan mencakup perbaikan kerusakan, penutupan lubang, hingga memastikan fungsi jalan tetap optimal bagi mobilitas masyarakat.
Program ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan sekitar 2 persen dari keuntungan untuk kegiatan CSR.
Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, menjelaskan bahwa pola pelaksanaan CSR dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan perusahaan, termasuk kemungkinan pelaksanaan secara swakelola dengan semangat gotong royong.
“Perusahaan dapat berkontribusi dalam bentuk material, alat berat, maupun dukungan lainnya dengan pengawasan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ini merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah barat dan tengah, dan kini difokuskan pada wilayah timur dengan pembahasan penanganan sekitar 10 ruas jalan.
Pemprov Kalteng menilai keterlibatan sektor swasta menjadi solusi strategis dalam menjaga kualitas infrastruktur, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah mengapresiasi komitmen perusahaan yang telah terlibat aktif dalam mendukung pembangunan melalui program CSR.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju dan sejahtera,” kata Yuas Elko.
Pelaksanaan program CSR akan diatur melalui forum koordinasi yang ada dan dilakukan evaluasi secara berkala oleh pemerintah provinsi. Pengawasan juga melibatkan instansi terkait guna memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Pemprov Kalteng mendorong optimalisasi CSR perusahaan untuk pemeliharaan jalan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran. Program ini berbasis regulasi, dilakukan melalui kolaborasi pemerintah-swasta, dan difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang langsung berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
