Palangka Raya — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M Ansyari, menilai kegiatan retret pimpinan DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antardaerah.
Kegiatan yang berlangsung pada 15–19 April 2026 itu diikuti ratusan pimpinan legislatif dari seluruh Indonesia dan difokuskan pada penyelarasan visi pembangunan nasional serta penguatan integritas kepemimpinan daerah.
Ansyari menyebut forum tersebut penting sebagai ruang pertukaran gagasan terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan program pusat berjalan efektif di daerah.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ansyari.
Ia menjelaskan, materi yang diberikan dalam retret mencakup wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan, yang dinilai memiliki nilai strategis dalam menjaga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, keselarasan tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan.
“Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ansyari menegaskan, peran legislatif sangat vital dalam mengawal implementasi program pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan retret ini merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diinisiasi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyatakan pembekalan tersebut dirancang untuk mencetak pemimpin daerah berkarakter negarawan yang mampu mengimplementasikan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mempercepat pembangunan daerah serta menjaga stabilitas nasional.
Retret ini diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu membangun koordinasi lintas wilayah, sehingga program pembangunan berjalan lebih efektif dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
