Palangka Raya — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah membantah keras isu viral yang menyebut adanya oknum jaksa meminta sejumlah uang dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Klarifikasi ini menyusul beredarnya rekaman suara di media sosial yang menarasikan dugaan permintaan uang oleh aparat penegak hukum.
Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, menegaskan bahwa hasil penelusuran internal menunjukkan suara dalam rekaman tersebut bukan milik jaksa, melainkan berasal dari pihak lain.
“Suara dalam rekaman itu bukan dari jaksa,” tegas Hendri dalam keterangannya.
Hasil klarifikasi menyebutkan, percakapan dalam rekaman merupakan komunikasi seorang kontraktor bernama Halili Hasbullah dengan pihak yang terkait terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan pabrik tepung ikan di Kobar.
Percakapan tersebut terjadi dalam konteks awal penanganan perkara, saat masih tahap penyidikan, bukan dalam proses penuntutan.
Kejaksaan menegaskan, penyebutan sejumlah uang dalam rekaman itu berkaitan dengan pembahasan pengembalian kerugian negara, bukan praktik pemerasan oleh aparat.
Kasus korupsi pembangunan pabrik tepung ikan yang menjadi latar belakang isu ini saat ini masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya dan telah memasuki tahap akhir persidangan.
Kejari Kobar juga memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak ada keterlibatan jaksa dalam dugaan permintaan uang sebagaimana yang beredar di publik.
“Tidak terdapat keterlibatan jaksa maupun pegawai kejaksaan dalam dugaan tersebut,” tegas pihak Kejari.
Kejaksaan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dalam bentuk potongan rekaman.
Penyebaran informasi yang tidak utuh dinilai berpotensi menyesatkan dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Isu viral dugaan jaksa meminta uang dipastikan tidak benar. Fakta terbaru menunjukkan rekaman tersebut berasal dari seorang kontraktor, bukan aparat penegak hukum, dan berkaitan dengan pembahasan pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi yang masih berjalan di pengadilan.
