Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Langkah tersebut difokuskan pada penguatan tiga instrumen penting yang dinilai menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan pemantauan implementasi Stranas PK yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip integritas serta bebas dari praktik korupsi.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa implementasi Stranas PK merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan.
“Implementasi Stranas PK bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Menurut Leonard, terdapat tiga instrumen utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Stranas PK di Kalimantan Tengah. Ketiga instrumen tersebut meliputi penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Ia menilai, keberhasilan implementasi strategi pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjalankan sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan tata kelola, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Leonard.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat transparansi serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses administrasi dan pelayanan publik.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawas internal, serta lembaga terkait menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh indikator Stranas PK dapat berjalan optimal. Evaluasi dan pemantauan secara berkala juga dilakukan untuk mengukur capaian serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi.
Melalui implementasi Stranas PK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan penguatan tiga instrumen utama pencegahan korupsi tersebut, Kalimantan Tengah menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
