PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga serta menekan laju inflasi daerah. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng itu dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Sejumlah perangkat daerah dan instansi vertikal turut mengikuti pembahasan terkait perkembangan inflasi nasional dan daerah.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan. Kenaikan harga terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya menjelang dan selama momentum Iduladha.
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras. Sementara itu, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Juni 2026 menunjukkan sebanyak 33 provinsi mengalami kenaikan harga, dengan bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit menjadi komoditas dominan penyebab inflasi.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat juga memaparkan hasil pemantauan terhadap sejumlah komoditas strategis yang masih memerlukan perhatian serius. Enam komoditas tercatat berada pada kategori zona tidak aman, yakni beras medium zona 3, bawang merah, cabai rawit merah, jagung pakan ternak, ayam ras hidup, dan telur ayam ras. Sementara sejumlah komoditas lain masuk kategori zona waspada, termasuk Minyakita, gula pasir curah, bawang putih, daging ayam ras, dan daging sapi.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yuas Elko.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” katanya.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalteng berharap inflasi tetap terkendali, pasokan pangan terjaga, dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika harga komoditas pangan yang masih fluktuatif.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
