Menurut Frans Sambung, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi sejak awal. Karena itu, ia menilai komitmen Presiden Prabowo harus didukung oleh seluruh pihak agar agenda reformasi tata kelola pemerintahan berjalan secara konsisten.
Frans mengatakan bahwa setiap perkara korupsi harus ditangani secara profesional, independen, dan berlandaskan hukum. Ia menegaskan proses penegakan hukum harus mengedepankan transparansi serta didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Setiap perkara korupsi harus diproses secara independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin kuat,” ujar Frans Sambung.
Ia menilai konsistensi pemerintah dalam memberantas korupsi akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim pemerintahan yang sehat. Penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.
Selain penindakan, Frans menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, peningkatan integritas aparatur negara, sistem pengawasan yang efektif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting untuk menekan potensi tindak pidana korupsi.
“Pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas aparatur negara, serta pengawasan yang efektif,” tegasnya.
Frans juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam agenda pemberantasan korupsi. Ia menilai partisipasi publik memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mendorong terciptanya budaya antikorupsi di berbagai sektor.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat umum menjadi kunci keberhasilan menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Dengan pengawasan yang kuat dari masyarakat, berbagai potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini sehingga upaya pencegahan berjalan lebih efektif.
LSM Betang Media Pratama menyatakan siap mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat integritas penyelenggaraan negara. Organisasi tersebut berharap komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dapat diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
