SAMPIT – Rencana pembelian mobil dinas Toyota Land Cruiser untuk Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ramai dibicarakan masyarakat. Ketua LSM Betang Media Pratama, Frans Sambung, menilai rencana ini perlu dipikirkan dengan matang, apalagi di tengah upaya penghematan anggaran daerah.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024, pemerintah daerah berencana membeli kendaraan dinas melalui sistem e-purchasing. Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,3 miliar dari APBD untuk satu paket pengadaan.
Dalam dokumen tersebut, proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak dijadwalkan berlangsung pada Juli 2024. Sementara kendaraan tersebut direncanakan mulai digunakan pada Desember 2024. Nilai pengadaan ini termasuk salah satu yang terbesar untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Kotim tahun ini.
Frans Sambung Minta Pemerintah Jelas dan Terbuka
Frans Sambung menegaskan bahwa setiap pembelian barang oleh pemerintah harus benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan alasan pembelian tersebut kepada masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah terbuka kepada publik terkait alasan dan urgensi pengadaan kendaraan tersebut. Jangan sampai ini hanya pemborosan anggaran,” kata Frans.
Ia juga mengingatkan agar spesifikasi kendaraan yang dibuat tidak terlalu khusus, karena bisa mengarah hanya pada satu merek tertentu.
“Kalau spesifikasi dibuat terlalu spesifik, itu bisa mengarah pada satu produk saja. Ini yang harus dihindari agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Sejalan dengan Peringatan KPK
Apa yang disampaikan Frans juga sejalan dengan peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengingatkan agar pemerintah tidak membuat aturan pengadaan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif agar menghasilkan penggunaan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas KPK.
Jadi Perbincangan Warga
Rencana pembelian Land Cruiser ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Selain karena nilainya yang besar, banyak yang menilai kendaraan tersebut belum tentu menjadi kebutuhan mendesak.
Frans menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Ia juga meminta seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka, mulai dari perencanaan hingga penentuan penyedia.
Transparansi Penting untuk Jaga Kepercayaan
Menurut Frans, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tetap percaya kepada pemerintah. Jika tidak dijelaskan dengan baik, kebijakan seperti ini bisa menimbulkan prasangka negatif.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menjelaskan secara rinci kepada masyarakat, sehingga tidak ada asumsi negatif yang berkembang,” katanya.
Rencana pengadaan Land Cruiser Setda Kotim ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan dengan hati-hati, terbuka, dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
