Jakarta – Kasus korupsi yang terus menjerat kepala daerah kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai persoalan tersebut bukan semata-mata dipicu oleh tingginya biaya politik saat pemilihan kepala daerah, tetapi juga dipengaruhi lemahnya integritas, tata kelola pemerintahan, hingga pengawasan internal yang belum berjalan maksimal.
Fenomena ini kembali mencuat setelah sejumlah kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026. KPK mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus disertai perbaikan sistem pemerintahan agar praktik serupa tidak terus berulang.
KPK menegaskan bahwa anggapan seluruh kasus korupsi kepala daerah disebabkan mahalnya biaya politik tidak sepenuhnya benar. Lembaga antirasuah tersebut menemukan berbagai faktor lain yang turut mendorong lahirnya praktik rasuah di lingkungan pemerintahan daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan setiap perkara memiliki motif yang berbeda sehingga tidak bisa digeneralisasi.
“Tidak semua kasus korupsi kepala daerah karena biaya politik yang mahal,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, berdasarkan sejumlah perkara yang ditangani KPK, tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah memang kerap menjadi salah satu faktor yang muncul. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong sebagian pejabat untuk mencari cara mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik.
Menurut dia, dalam sejumlah perkara yang ditangani KPK, terdapat kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi karena dorongan kepentingan pribadi maupun gaya hidup. Bahkan, ada pula yang memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu di luar kepentingan pemerintahan.
“Dalam beberapa kasus, motifnya juga berkaitan dengan kepentingan pribadi, termasuk demi memenuhi kebutuhan tertentu,” kata Budi.
Meski demikian, KPK mengakui biaya politik tetap menjadi salah satu faktor yang memiliki hubungan erat dengan potensi terjadinya korupsi. Karena itu, lembaga tersebut telah melakukan kajian untuk memetakan persoalan tersebut sebagai bahan penyusunan strategi pencegahan.
Selain biaya politik, KPK menilai masih terdapat sejumlah celah dalam tata kelola pemerintahan daerah yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengelolaan anggaran daerah masih menjadi sektor yang rawan disalahgunakan.
Karena itu, KPK mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan sesuai aturan.
Langkah pencegahan juga dinilai harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari aparatur sipil negara, lembaga pengawas, hingga masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih kuat, peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dinilai mampu membangun komitmen pejabat publik agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi.
KPK memastikan strategi pemberantasan korupsi akan terus dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga aspek tersebut dinilai saling melengkapi sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Lembaga antirasuah berharap kepala daerah tidak hanya memahami risiko hukum dari praktik korupsi, tetapi juga membangun integritas sejak awal masa jabatan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
